Puluhan Mahasiswa Galang Dana Untuk Rakyat Gaza

POSTTIME, DENPASAR - Puluhan mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan di Bali menggelar aksi solidaritas untuk korban serangan militer Israel di Palestina. Mereka juga mengutuk agresi Israel terhadap masyarakat Palestina di Jalur Gaza.

Aksi yang mengusung tema 'Dari Bali Untuk Palestina' ini dipusatkan di perempatan depan Matahari Duta Plaza Jl Dewi Sartika Denpasar, Jumat (23/11/2012) sore. Selain berorasi, massa juga menggalang dana dari pengguna jalan. Selain itu sebelumnya mereka juga sudah menggalang donasi di beberapa masjid di Denpasar.

"Aksi ini adalah untuk memberikan dukungan kepada warga Palestina atas agresi Israel, apalagi dari tayangan televisi terlihat betapa kejamnya aksi pasukan Israel ini," kata Ketua Forum Lingkar Pena Bali, Lailatul Widayati, kepada wartawan.

Dia berharap agresi militer Israel ini bisa membuka mata semua negara sehingga warga dunia bisa menghentikan agresi tersebut.

"Ribuan korban sudah melayang di Palestina, saatnya mari kita serukan untuk hentikan tindakan itu," imbuhnya.

Aksi ini diikuti oleh berbagai organisasi seperti FPMI-Unud, AMMUKI-STIKI Indonesia, M-Cos-Stikom Bali, KAMMI, dan sejumlah organisasi lainnya.

Sumber : detiknews

Apakah PAN Duetkan Hatta Rajasa Dengan JK Juga?

POSTTIME, JAKARTA - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) 'diperebutkan' dua parpol besar, yakni PDIP dan Gerindra. PDIP menggadang-gadang JK untuk diduetkan dengan ketua umumnya Megawati Soekarnoputri. Sedangkan Gerindra juga tak kalah ingin menduetkan Ketua Umum PMI itu dengan Prabowo Subianto.

Sejauh ini, selain PDIP dan Gerindra yang telah menetapkan capres untuk pilpres 2014, partai lain yang juga telah menetapkan capresnya untuk 2014 adalah Partai Amanat Nasional (PAN). PAN telah memutuskan mengusung ketua umumnya Hatta Rajasa sebagai capres di pilpres 2014. Lantas, apakah PAN juga tertarik menduetkan JK dengan Hatta Rajasa?

"Soal siapa nanti yang mendampingi Bang HR (Hatta Rajasa) sebagai cawapres adalah kewenangan DPP PAN dan Bang HR sendiri," ujar Ketua DPP PAN Viva Yoga Mauladi saat dihubungi, Sabtu (24/11/2012).

Viva mengatakan dalam Rakernas PAN bulan November 2011 telah memutuskan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa sebagai Capres 2014-2019. Tidak ada calon alternatif, selain Hatta.

Menurutnya, masalah siapa pendamping Hatta dalam Pilpres 2014 nanti akan diputuskan tergantung hasil pemilu legislatif.

Sebelumnya diberitakan PDIP membuka peluang majunya Mega-JK berpasangan ke Pilpres 2014. Hubungan Mega dan JK diisukan semakin intens menjelang Pilpres 2014. Sejumlah sumber menyebut pembicaraan menyangkut pencapresan keduanya semakin serius, JK dikabarkan hanya mau menjadi cawapres jika berpasangan dengan Mega.

Namun diam-diam, ternyata Gerindra juga mengincar JK untuk disandingkan dengan Prabowo.

"Gerindra juga sebenarnya mempertimbangkan Pak JK sebagai cawapres pasangan Prabowo 2014 yang akan datang," kata anggota Dewan Pembina Gerindra, Martin Hutabarat, Jumat (23/11).

Sumber : detiknews

PT KAI Diminta Siapkan Bus Gratis, Selama KRL Lumpuh

POSTTIME, DEPOK - Para penumpang KRL mulai mengeluhkan kerusakan rel kereta rel listrik akibat lonsornya rel di antara Stasiun Cilebut dan Bojong Gede, Kabupaten Bogor. Pasalnya, penumpang harus turun di Stasiun Bojong Gede dan menumpang angkutan umum menuju Bogor dan sebaliknya.

Situasi ini semakin diperparah dengan ulah oknum tukang ojek dan angkot yang menaikkan tarif selangit. “Kalau sebulan seperti ini, orang pada ngoceh, rugi, ini saja sudah terasa," kata penumpang tujuan Bogor, Elinawati (37) di stasiun Depok Lama, Jumat (23/11/12).

Warga Baranang Siang, Bogor ini meminta PT Kereta Api Indonesia menyediakan transportasi gratis untuk penumpang Bogor dari stasiun Bojong Gede. Hal itu seperti dilakukan PT KAI saat KRL anjlok di Cilebut pada Oktober lalu. "Seperti sebelumnya, seharusnya mereka juga sediakan trasportasi yang ke Bogor," katanya.

Penuturan serupa disampaikan penumpang KRL lainnya, Dila Rahmawati (18). Dia meminta PT KAI menyediakan transportasi dari Stasiun Bojong Gede ke Bogor. "Kayak anjlok di Cilebut ada angkutan gratis sebaiknya kayak gitu lagi," katanya.

Dia mengaku sangat kesusahan bila harus terus naik angkutan umum sampai berminggu-minggu. Apalagi, para penarik angkutan mulai menaikan tarif. "Aduh lama sekali seminggu," kata dia.

Kereta, kata dia, sudah menaikan tarif pada September lalu. "Kan sudah naikin harga sebenarnya jangan nyusahin gini," tandasnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PT KAI, Ignasius Jonan mengatakan penyediaan bus untuk penumpang Bogor tidak memungkinkan. Pihaknya juga belum bisa memastikan berapa bus yang harus dipakai.

Sumber : okezone

PSK Narkoba Ditahan Polisi

POSTTIME, SURABAYA - Ruang penyidikian di Narkoba lantai 5 Polrestabes Surabaya, mendadak menjadi histeris dan mencekam.  Pasalnya disalah satu ruang penyidiki 3 tiba-tiba terdengar suara jeritan dari seorang wanita yang tersandung masalah narkoba.

Sontak petugas langsung menuju ke ruangan dan mencari suara jeritan wanita layaknya kesurupan.

Dari pantauan beritajatim.com diruangan itu wanita yang bernama Tri Wahyuni (32) warga Semarang dan bekerja seks komersial di wisma Adem Ayem lokalisasi gang Dolly ternyata terus menjerit dan membanting meja kaca hingga mengenai kaki kanan bagian jempol seorang petugas yang mencoba menyadarkan Tri."Haha....hiiii...." teriak Tri tanpa sebab.

Dugaan teriak histeris tersebut karena Tri mengalami depresi ringan, Pasalnya dia yang sudah lama berkerja di lokalisasi dolly, kini sudah mendekam dalam tahanan akibat sabu-sabu dengan berat 0,5 gram.

Aksi Tri semakin kencang bahkan petugas kesulitan untuk menyadarkannya. Kabarnya saat dilakukan penangkapan oleh petugas tersangka juga berontak.

Wakasat Narkoba Polrestabes Surabaya Kompol Leonard Sinambela yang turut menenangkan tersangka mengatakan kemungkinan tersangka mengalami depresi.

"Mungkin dia depresi, tak bisa menerima kenyataan kalau dirinya ditangkap karena narkoba, kalau sudah tenang kita akan bawa ke psikiater untuk tindakan lebih lanjut," tandasnya.

Sumber : beritajatim

KPK Diharapkan Cepat Tuntaskan Century

POSTTIME, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf menyarankan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melakukan pengusutan terhadap siapa saja yang diduga terlibat dalam kasus skandal Bank Century.

Nurhayati menegaskan jika siapapun Warga Negara Indonesia (WNI) memiliki posisi yang sama di hadapan hukum.

"Dalam konstitusi jelas disebutkan semua WNI sama di depan hukum (Equallity before law) artinya kita minta KPK segera melanjutkan proses hukumnya yang berdasarkan fakta dan bukti, bukan karena desakan atau opini publik," ujarnya saat dihubungi wartawan di Jakarta, Jumat (23/11/2012).

Menurutnya, Fraksi Partai Demokrat selalu mendukung penuh apa yang dilakukan oleh KPK untuk menuntaskan kasus tersebut, sebagaimana besarnya dukungan publik yang diberikan kepada lembaga pimpinan Abraham Samad itu.

"Fraksi Partai Demokrat akan terus mendukung langkah-langkah KPK untuk segera menyelesaikan kasus ini sebagaimana Fraksi Partai Demokrat mendukung pemberian anggaran pembangunan gedung KPK dan penambahan personil pendukung KPK," tegasnya.

Jika KPK tidak segera menuntaskan kasus itu, sambung Nurhayati, dikhawatirkan nantinya justru akan menciptakan kegaduhan politik baru menjelang momen politik (Pemilu) 2014 mendatang.

"Kami percaya bahwa KPK mampu menjalankan fungsinya sebagai super body dalam pemberantasan korupsi dan penegakan hukum  yang berdasarkan keadilan. Hal ini tentunya untuk menghindari kegaduhan politik menjelang 2014," pungkasnya.

Sumber : okezone

Kalangan DPR Kritik Banwaslu

POSTTIME, JAKARTA – Langkah Badan Pengawan Pemilu  (Bawaslu) mendapat kritikan dari kalangan DPR. Buktinya, Bawaslu yang meneken nota kesepahaman (MOU) dengan 11 lembaga negara untuk mensukseskan Pemilu 2014 dianggap overlap.

Anggota Komisi II DPR asal Golkar Nurul Arifin salah satunya yang tak begitu setuju dengan langkah Bawaslu tersebut. Nurur sangat menyayangkan sikap Bawaslu yang bertindak jauh ke depan di tengah konflik internal KPU dan konflik Bawaslu dengan KPU.

“Menurut saya kinerja Bawaslu sendiri belum maksimal tapi sudah mengajak lembaga lain terlibat di situ. Jadi nantinya malah terlalu gaduh lagi. Mereka juga sibuk punya pekerjaan sendiri. Ngapain lagi diajak-ajak,” ujar Nurul saat diskusi 
dengan wartawan, di Kantor Bawaslu, Jakarta, Jumat (16/11).

Nurul bahkan menyatakan Komisi II DPR teledor mensahkan keberadaan Bawaslu karena tanggung jawabnya tumpang tindih dengan Dewan 
Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pasalnya, lanjut Nurul, dulu ceritanya, terjadi pembahasan di Komisi II DPR. Saat itu terjadi 
perdebatan apakah cukup DKPP saja atau Bawaslu saja. Namun rapat memutuskan kedua-duanya.

 “Mungkin kalau saya masuk di (pemilihan legislasi) 2014 saya masuk lagi Komisi II DPR, Bawaslu nggak diadain lagi deh.  Bikin pusing. 
Soalnya belum bekerja tapi sudah mengajak institusi yang lain. Bawaslu belum optimalkan fungsinya. Terlalu rame,” papar mantan artis era 
90 an ini.

Sementara itu, kritik terhdapa lemahnya kinerja Bawaslu juga diungkapkan oleh Koalisi Mandiri untuk Pemilu Demokratis (KMPD).   LSM ini menilai kinerja Bawaslu bisa dikatakan  lebih buruk dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat ini. Pasalnya untuk isu-isu penyimpangan yang dianggap jelas dilakukan KPU, Bawaslu telat dan  
bahkan terkesan memilih untuk tidak meresponya.

 “Bawaslu luput dalam penerimaan berkas termasuk Sipol (sistem informasi partai politik), tidak ada suara Bawaslu mengenai Sipol dan 
luput pada verifikasi administrasi parpol,” kata salahsatu koalisi KMPD yang  juga  Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia, Ray 
Rangkuti, kepada wartawan, kemarin.

Ray mengatakan baru setelah enam bulan menjabat para anggota Bawaslu aktif melakukan pekerjaan dan dalam hal ini para komisioner 
KPU masih lebih baik karena langsung melakukan tugas dan fungsinya.

“Saya bahkan melihat dibandingkan KPU langsung tune in pada kegiatan karena hampir semua orang yang sudah terlatih dan tak perlu ada bulan madu. Bawaslu ini bulan madu sampai enam bulan, dan saat parpol melapor, baru mereka  sadar mereka ini anggota Bawaslu,” kata Ray lagi.

Dia menambahkan saat menyaksikan laporan parpol yang masuk ke Bawaslu, lembaga itu juga terkesan gelagapan mendefinisikan berbagai laporan yang masuk. Bahkan, Ray menilai kalau kinerja KPU masih merah dan bisa diberi angka lima, Bawasalu masih setingkat di bawahnya yaitu 
angkat empat. Padahal, tambahnya, Bawaslu seharusnya lebih proaktif agar KPU tidak lalai dan melakukan pelanggaran.

 “Penyakit Bawaslu ini mengeluh dari dulu dan keluhan aneh tak bisa dapatkan informasi dan data dari KPU, kalau bukan Bawaslu apalagi kita,  
jadi siapa lagi yang bisa mendobrak ketertutupan KPU itu,” pungkasnya.

Sumber : indopos

PDI Perjuangan Tolak RUU Kamnas

POSTTIME, JAKARTA  -  Fraksi Partai Demokrasi  Indonesia Perjuangan (PDIP) di DPR terang-terangan menolak RUU Keamanan Nasional (Kamnas). Sikap F-PDIP ini semakin menguatkan penolakan DPR terhadap  RUU itu menyusul penolakan serupa dilakukan PPP dan Partai Hanura.

Sikap resmi menolak RUU itu ditegaskan Fraksi PDIP saat menerima Koalisi Masyarakat untuk Reformasi Sektor Keamanan di ruang Fraksi PDIP di DPR.  "Alhamdulillah sekarang sudah tiga fraksi yang sudah tegas-tegas menolak, yaitu PDIP, PPP dan Hanura," ujar politisi PDIP Sidarto Danusubtoro di Gedung Parlemen RI, Rabu (21/11).

Sidarto menjelaskan,  substansi yang diatur dalam RUU itu tidak memiliki dasar filosofis dan kejelasan rumusan secara ilmiah. Dia menilai dalam RUU ini, tidak didefinisikan secara jelas apa yang dimaksud dengan ancaman keamanan yang mungkin dihadapi, sesuai pasal 17 di dalam draft RUU Kamnas yang diajukan pemerintah itu.

Menurut Sidarto, ketentuan pasal 17 itu sangat multi tafsir dan mengandung pengertian yang buram apa yang dimaksud ancaman keamanan. "Tidak dijelaskan juga kapan diputuskannya terjadi perubahan situasi keamanan dari kondisi normal menjadi kondisi darurat dan kondisi tertib sipil," urai anggota Komisi I DPR ini.

Secara keseluruhan, kata dia, RUU itu sangat berbahaya karena tidak ada indikator yang jelas untuk menentukan spektrum dan sasaran ancaman, sehingga membuat masyarakat luas akan sangat berpotensi  menjadi korban.

"Ketidakjelasan dalam menentukan spektrum dan sasaran ancaman ini  jelas akan memberikan peluang bagi pemegang kekuasaan untuk melakukan abuse of power. Terlebih pengawasan yang dicantumkan dalam pasal 51 RUU Kamnas pun tidak memiliki indikator yang jelas," papar anggota Pansus RUU Kamnas ini.

Di tempat yang sama, Direktur Program Imparsial Al Araf mengatakan, masih terdapat 40 pasal bermasalah dalam RUU Kamnas.  Menurutnya,  paradigma RUU Kamnas adalah paradigma yang mengabaikan HAM. "Buktinya tidak dimasukkannya pasal 28 UUD 1945 yang mengatur HAM itu," imbuhnya.

Al Araf juga menerangkan, RUU Kamnas dapat disalahgunakan rezim penguasa dalam menghantam berbagai kelompok yang kritis terhadap kekuasaan.  "Selain itu, coba perhatikan bab penjelasan RUU itu di pasal 17 yang menyebutkan atas nama ancaman Kamnas sesuai kategori menghancurkan nilai moral dan etika bangsa dan ancaman lain, maka bisa diartikan negara bisa membungkam media massa yang kritis terhadap kekuasaan, atau mahasiwa yang melakukan demonstrasi terhadap kekuasaan. Ngeri sekali ini," bebernya.

Dia menambahkan, buruh petani yang menuntut hak-haknya kepada negara, maupun aktivis anti korupsi yang membongkar kasus korupsi pejabat pemerintah atau para aktivis HAM yang mengungkap kasus-kasus pelanggaran HAM sangat berpotensi diberangus RUU tersebut.

"Yang jelas, secara keseluruhan, RUU Kamnas masih memiliki permasalahan secara filosofis, sosiologis maupun yuridis," kata Araf.

Atas uraiannya itu, Koalisi Masyarakat Sipil (KSM) mendesak agar DPR mengembalikan RUU Kamnas ke pemerintah. Sebab selain tidak jelas maksud dan tujuannya, RUU itu pun telah mengkhianati reformasi dan mengancam kehidupan demokrasi di negeri ini. Berbagai pasal dalam RUU itu pun banyak mengandung substansi pasal-pasal tambal sulam dan sangat bertentangan dengan UU lain.

"Makanya kami minta dengan sangat kepada Fraksi PDIP untuk mengembalikan draft RUU Kamnas itu kepada pemerintah," tegas Al Araf.

Di kesempatan yang sama, tokoh masyarakat Romo Benny Soesatyo mengatakan kalau RUU itu disahkan maka artinya DPR memberi cek kosong kepada pemerintah dalam menggunakan kekuasaanya sekaligus memberangus demokratisi.

"Selain itu, RUU inikan sangat berpotensi mematahkan UU lain yang sudah ada. "Istilahnya undang-undangnya sapu jagat yang sangat rawan penyalahgunaan kekuasaan," pungkas Romo Benny.

Sumber : indopos