POSTTIME, PATI-Orang tua murid dibeberapa sekolah menengah pertama di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, mengeluhkan pungutan liar dengan dalih untuk merehab gedung sekolah.
Salah satu orang tua murid SMP Negeri 5 Pati, mengatakan, pihaknya diwajibkan membayar iuran melalui Komite sekolah dengan alasan untuk membantu membiayai rehab gedung sekolah.
Setiap orang tua murid kelas VII diwajibkan membayar dengan dipatok sebesar Rp.1jt per siswa dengan diangsur empat kali sejak mulai masuk sekolah ajaran baru.
Menurut dia, mereka keberatan membayar pungutan tersebut dengan alasan untuk merehab gedung, karena sesuai ketentuan perbaikan sekolah didanai pemerintah.
Apalagi, pihak sekolah meminta iuran tersebut untuk secepatnya dibayar.
Hal senada diungkapkan wali murid lainnya yang mengatakan wajib membayar Rp800 ribu, karena anaknya memasuki kelas VIII.
"Kami keberatan membayar iuran diwajibkan tersebut, tetapi jika tidak dibayar kasihan dengan anak-anak yang terus menerus ditanyakan," kata dia.
Menurut beberapa wali murid tersebut, sebenarnya patut berbangga karena sudah ada aturan dari Permendiknas yang melarang sekolah yang dibiayai Pemerintah dilarang melakukan pungutan, namun kenyataan di lapangan tidak demikian karena tetap saja ada pungutan dibebankan kepada orang tua murid.
Harapan mereka, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati dan Institusi terkait menindak tegas sekolah yang masih melakukan pungutan dengan dalih untuk merehab gedung. (Aris)
Salah satu orang tua murid SMP Negeri 5 Pati, mengatakan, pihaknya diwajibkan membayar iuran melalui Komite sekolah dengan alasan untuk membantu membiayai rehab gedung sekolah.
Setiap orang tua murid kelas VII diwajibkan membayar dengan dipatok sebesar Rp.1jt per siswa dengan diangsur empat kali sejak mulai masuk sekolah ajaran baru.
Menurut dia, mereka keberatan membayar pungutan tersebut dengan alasan untuk merehab gedung, karena sesuai ketentuan perbaikan sekolah didanai pemerintah.
Apalagi, pihak sekolah meminta iuran tersebut untuk secepatnya dibayar.
Hal senada diungkapkan wali murid lainnya yang mengatakan wajib membayar Rp800 ribu, karena anaknya memasuki kelas VIII.
"Kami keberatan membayar iuran diwajibkan tersebut, tetapi jika tidak dibayar kasihan dengan anak-anak yang terus menerus ditanyakan," kata dia.
Menurut beberapa wali murid tersebut, sebenarnya patut berbangga karena sudah ada aturan dari Permendiknas yang melarang sekolah yang dibiayai Pemerintah dilarang melakukan pungutan, namun kenyataan di lapangan tidak demikian karena tetap saja ada pungutan dibebankan kepada orang tua murid.
Harapan mereka, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati dan Institusi terkait menindak tegas sekolah yang masih melakukan pungutan dengan dalih untuk merehab gedung. (Aris)
Posting Komentar